Raha, Sinarsultra.com- Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar kegiatan launching pengawasan pertisipatif untuk mencegah hoax dan ujaran kebencian serta praktek politik uang.
Kegiatan ini diikuti peserta dari kalangan ASN, TNI/Polri, Kepala Desa/Lurah, Lembaga Adat Muna dan Tokoh Masyarakat, yang dilaksanakan di Hotel Resto Kun-Kun, Kota Raha, Jumat 8 November 2024.
Dalam sambutannya Pimpinan Bawaslu Sultra, Bahari, menyampaikan dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu dan pemilihan, diharapkan dapat meningkatkan integritas penyelenggaraan serta transparansi pemilihan kepala daerah 2024.
“Kami mengajak kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya Kabupaten Muna, bersama-sama mengawasi jalannya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di wilayah masing-masing,” ungkapnya.
Selain itu, Pimpinan Bawaslu Sultra kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas ini mengimbau masyarakat agar menyukseskan pemilihan kepala daerah dengan menolak politik uang, menangkal berita hoax, isu sara dan ujaran kebencian serta ASN, TNI/Polri, Kades dan aparat desa menjaga netralitas.
“Dengan adanya kegiatan ini, kami meminta masyarakat untuk bersama-sama meminimalisir berbagai dugaan pelanggaran baik dari diri kita sendiri, maupun bagi daerah kita masing-masing. ”imbuhnya.
Ditempat yang sama, Pimpinan Bawaslu Muna, Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Munarti, sangat mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Sultra ini.
Ia menerangkan bahwa sejauh ini jajaran Bawaslu Muna hingga pada tingkat kelurahan/desa telah memaksimalkan upaya-upaya pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran di wilayah kerja masing-masing.
Sebagai pelayan publik, pemerintah daerah perlu memberikan jaminan kenyamanan bagi masyarakat tanpa sekat, tanpa konflik kepentingan dalam memberikan pelayanan untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat.
“Oleh karena itu, gaung pentingnya netralitas baik bagi ASN, Kepala Desa, maupun perangkat desa senantiasa disuarakan mulai dari pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah,”tegasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan terlibatnya oknum aparatur pemerintah daerah dalam politik praktis tentu menjadi bumerang yang harus segera diberantas.
kondisi ini menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga bagi seluruh stakeholder baik pusat maupun daerah untuk secara bersama-sama, bahu membahu membangun sinergitas yang kuat dalam mewujudkan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang aman dan damai.
“Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, kiranya sosialisasi terus menerus dilakukan bukan saja terkait netralitas aparatur pemerintah daerah tetapi juga terkait cara bijak masyarakat dalam memanfaatkan media sosial untuk hal-hal yang sifatnya memberi informasi yang positif bukan malah memprovokasi yang pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan di daerah itu sendiri,”Jelasnya.
Reporter : Ebit Vernanda
